pelayanan administrasi kependudukan. Permendagri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi. pelayanan administrasi kependudukan

One of the administrative services that are routinely directly related to the community is village population administration services such as making domicile letters, moving. Zudan mengingatkan para petugas pelayanan administrasi kependudukan dilarang menarik biaya dari masyarakat. mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik, optimal dan efektif atau berdaya guna. 1 Melaksanakan Pelayanan Identitas Kependudukan 1. Hamka, Dibimbing oleh: Dr Hj nurlinah M. 30 pintu pelayanan sudah tidak menerima berkas permohonan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dandapat mengurus dokumen kependudukan dalam waktu satu hari saja. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);. 1. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui. $5$:$1*· RUMUSAN MASALAH 1. memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara daring berbasis website sitepak. Jumat, 20 Agustus 2021 19:18 WIB. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA 2. Kelurahan/desa di kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melaksananakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip Pedoman. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Penyedia Layanan Dalam Memberikan Pelayanan Prima Pada Kantor Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya) Herma Diana Melati Sukma Administrasi Publik, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Surel: hermadiana27@gmail. GAMBARAN UMUM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar nerupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe A Minus (-) yang. 947,- atau sebesar 96,17 %. Sistem informasi berbasis website berkembang pesat pada saat ini. I, M. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan terpadu pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamongan. menyebutkan bahwa pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah, adapun. 4. Pemahaman pegawai terhadap SOP penerbitan. Instansi pelaksana 7. 4. Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat di Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan masih dapat diatasi dengan berbagai cara, kecuali kendala eksternal yang berupa letak geografis dan kondisi lingkungan Kabupaten Kotabaru. Merupakan inovasi pelayanan dari Dispendukcapil Kota Surabaya untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan melakukan layanan di rumah warga, balai RT, balai RW, kelurahan dan lokasi. 1 Latar Belakang. LIVE WEBINAR - DUKCAPIL MENYAPA MASYARAKAT. Kesimpulan: Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Aplikasi Sibisa sudah cukup baik (inovatif) namun belum begitu optimal, karena masih terkendala oleh faktor. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. Salah satu bentuk pelayanan tersbut ialah administrasi kependudukan. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan. 2 Tahun XI Juni 2019 tempat menunggu untuk. Sedangkan jarak rumah penduduk dengan pusat pelayanan sangat jauh, sehingga kondisi ini menjadi kendala masyarakat untuk. Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 1–13. 1 Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Kualitas Pelayanan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Syaibani (2012) mengadakan penelitian tentang Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. Pusparagam Inovasi Adminduk Sumber: Street Level Innovation, Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, 2016 KALIBER (Kepala Lingkungan Bersatu) Menyiapkan satu ruangan dan jam. Apabila pembiayaan bersumber dari PHLN, dikhawatirkan penyelesaian. Administrasi Kependudukan dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas yang ada pada Suku Dinas Kependuduan dan Pencatatan. Dr. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuisioner. Dasar hukum pelayanan administrasi kependudukan. ANTARA/HO-Kemendagri. Abstrak. Produktahun 2012 telah menerapkan pola pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu seiring dengan terbentuknya kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada bulan Juni 2008 melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat. bahwa guna pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Pemalang dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi. SIPAK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan) adalah layanan pengajuan administrasi kependudukan secara online yang dikembangkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR untuk seluruh Masyarakat KOTA BLITAR. Kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan pada: Hari : Selasa s. Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan program SIAK secara online yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. id; [email protected] ini termasuk sub bidang. 2. Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 21 menyebutkan Sistem Informasi AdministrasiependudukK an, selanjutnya. Operasional Prosedur (S OP) Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa”. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,. Warga Negara 4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. U. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menginstruksikan agar semua pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online. DESA BERBASIS WEB DENGAN PHP & POSTGRESQL . Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka judul yang akan diteliti yaitu, “ Standar Operasional Prosedur Administrasi Pelayanan Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang”. susanti , Sri susanti, 2014. Sep 28, 2023 · Renovasi Ruang Tunggu Pelayanan Kependudukan. Berbagai cobaan ditemui maupun kesulitan, rintangan dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya tetapi dapat teratasi berkat prinsip yang disadari. komputer. 07 Surat Kuasa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. Bentuk-bentuk maladministrasi antara lain penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, tidak kompeten, permintaan imbalan dan tidak memberikan layanan yang dilakukan oleh aparat desa. pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Gampong d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; e. Pada proses pelayanan administrasi kependudukan didalam Mal Pelayanan Publik ada salah satu kasus yaitu “sebagian warga yang akan mengurus administrasi kependudukan di mal pelayanan publik (MPP) di Jalan Veteran Bojonegoro terpaksa balik. May 2, 2016 · Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. See full list on theconversation. Soekarno Km. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. b. Beberapa pemerintahan kecamatan terus mengupayakan pelayanan prima dengan berbagai inovasi yang mendukung optimalnya pelayanan. 2). STANDAR PELAYANAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) 1. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri mendorong terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga ke level pemerintahan desa. Permasalahan tersebut antara lain prosedur pelayanan yang rumit dan. Pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dispendukcapil Kota Semarang sudah mencerminkan upaya peningkatan mutu layanan kepada pemohon atau masayrakat. pdf. 1. Dony Susandi 1), Dede Abdurrahman 2), Aceng. Desa Winong sebagai salah satu instansi pemerinatahan, memiliki peran yang penting yaitu sebagai pengelola data. II. 2 Akta Kelahiran Akta kelahiran adalah akta/catatan autentik yang dibuat oleh pegawai The purpose of this study is: To analyze the implementation of population policy in an integrated administrative services in providing services to people in the Department of Population and Civil Registration Malang and analyzing the factors supporting and restricting. Jan 31, 2023 · Pelayanan Administrasi Kependudukan di Ka ntor Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi yang diberikan sebesar 56,4%. Permasalahan yang diambil yaitu mengenai penginputan data form surat, pencarian surat pengantar pada beberapa folder, penandatanganan surat yang masih manual dan pembuatan laporan. Penduduk (KTP), hanya penginputan data kartu keluarga (KK) melalui. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mempunyai inovasi terbaru dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya yaitu program paket hemat atau PAHE. 26 Tahun 2009. Penduduk 3. 136. Dengan demikian, Masyarakat harus mendatangi kator dukcapil dengan melihat jam kerja. Cit. E-klampid merupakan layanan online dalam pengurusan akta kelahiran, akta kematian, pindah datang dan pindah keluar bagi WNI, serta akta perkawinan dan akta. pelayanan penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. 4 Dari sekian banyak substansi terlapor pada laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi, salah satu pelayanan yang masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat tiap tahunnya yaitu terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. 20, Sumedang, Indonesia. Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan regulasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga perlu diganti; c. Dengan adanya pelayanan administratif tersebut maka hak dan kebutuhan dasar warga negara akan terjamin karena dokumen yang dapat menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan. 11. layanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada Gambar 4-2 di bawah ini. Kom Miftah Wangsadanureja, S. Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Mamuju Tengah. Level masyarakat dapat melakukan pengajuan pelayanan berupa. Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. 6, No. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Satuan Kerja Pelaksana adalah perangkat kabupaten/kota, unit pelaksana teknis, desa/kelurahan, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. e. Berdasarkan uraian di atas, perlu ada solusi dalam pelayanan administrasi kependudukan, dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web seperti penelitian yang sudah dibuat oleh Saputra dan Effiyaldi (2017) dan penelitian oleh Anugerah dan Pujianta (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan; Masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi, diharapkan datang sendiri ke kantor desa pada jam operasional kantor, Senin – Jumat pukul 08. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 92 ayat (4), Pasal. IP M,Si Pelayanan publik merupakan hak setiap warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan sebagai wujud pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, sebagai upaya peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi. Undang-Undang;Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pelayanan administrasi pembuatan surat-menyurat. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini mendukung upaya dalam mewujudkan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi). ABSTRAK: a. 2. . Jadi tujuan dari adanya SIAK adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, system ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik. LUMAJANG. 2 Tujuan dan Manfaat. penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, maka perlu disusun pedoman Penyelenggaraan administrasi kependudukan; c. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Secara umum setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, seluruh layanan. Pelayanan Administarsi Kependudukan. vii RINGKASAN Pinkan Pabella Mitaya, 2019, Inovasi Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang), 1) Dr. 000. ac. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan publik di masa pandemi, pelayanan publik difokuskan pada pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. tentang Perubahan Atas Undang-Undang . Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; Mengingat : 1. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak,menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. Pemasangan Papan Informasi SOP, SPM, SP,SOP Pengaduan, Maklumat Pelayanan, Struktur Organisasi, dll. /$5,. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (KTP-el) DI KABUPATEN SUKABUMI Dian Purwanti [email protected] Publik di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan Kartu Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan). RENSTRA DISDUKCAPIL 2017-2022 17 c. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran. E. 1. 23 Tahun 2006 dan Perpres No. 105)Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan untuk Bencana skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Disdukcapil Provinsi. Pelayanan administrasi kependudukan layanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El, kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran. Artinya pemerintah harus proaktif menjemput bola (pelayanan keliling) dengan perubahan paradigma layanan di atas Pemerintah Kabupaten Langkat melalui. Selasa, 14 Juli 2020 | 03:13 WIB; Oleh : Administrator; Mengantre di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. pada tanggal 11 April 2022. 106 d. 00 –. 16. pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam. (2020). Produk pelayanan dalam administrasi kependudukan di kelurahan Keputih sudah efektif. Administrasi kependudukan merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar, maka dari itu masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari. Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. pelayanan administrasi kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen; b. Bahan Presentasi Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring T. Metode Penelitian adalah kualitatif. Drs. . May 29, 2021 · Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Banaran terdapat 3 level user, yakni warga atau masyarakat yang berada di de sa Banaran, petugas berupa perangkat dari kelurahan, dan admin. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan bersk kabupaten/kota; dan h. Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 9. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran. TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH DATAR I. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. pencatatan sipil, dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. 1 TujuanHasil penelitian ini didapatkan bahwa inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara online di Kabupaten Pati masih belum optimal. 1. Faisal , Muhammad Rizky. Pelayanan administrasi kependudukan yang dapat dilayani meliputi KK, Akta kelahiran, Akta Kematian, dan KIA. Kom. D’LACAK sebagai solusi dari kurang maksimalnya peIayanan administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelayanan administrasi kependudukan didefinisikan sebagai suatu layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pencatatan,.